Berita Populer | Berita Terkini | Berita Politik | Berita Terbaru | Berita Dalam Negeri | Berita Luar Negeri

BPJS KESEHATAN-Penghentian BPJS Disebabkan Hal Berikut Ini

BPJS KESEHATAN-Penghentian BPJS Disebabkan Hal Berikut Ini

BPJS KESEHATAN-Penghentian BPJS Disebabkan Hal Berikut Ini

 

BPJS KESEHATAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membantah penghentian layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di sejumlah rumah sakit (RS).

Disebabkan oleh keterlambatan pembayaran klaim. Penghentian layanan karena adanya persyaratan akreditasi RS.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, akreditasi RS menjadi syarat wajib dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan JKN-KIS. Syarat itu sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Jadi akreditasi itu penting, RS yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selama setahun kemudian kembali diperpanjang . Tetapi RS yang tidak punya rekomendasi (akreditasi) dari Kementerian Kesehatan maka tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan,” katanya

Karena itu, kata dia, sebagai pihak penerima kebijakan berupaya mematuhinya dan melaksanakan aturan-aturan itu. Agar tak putus kerja sama, ia meminta pihak RS juga segera mengurus akreditasi dan melengkapi persyaratannya.

Apalagi, ia menambahkan Kementerian Kesehatan membuat surat edaran yang isinya memberikan kesempatan pada RS tersebut untuk mengurus akreditasi hingga Juni 2019.

Sebab ia meminta masing-masing pemangku kepentingan didorong untuk tidak menutup diri dari RS tersebut. “Setelah syaratnya terpenuhi maka tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang kerja sama. Apalagi kami juga membutuhkan faskes tersebut,” katanya.

BPJS KESEHATAN-Penghentian BPJS Disebabkan Hal Berikut Ini

Sebelumnya sejumlah rumah sakit (RS) menghentikan layanan terhadap pasien. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah sejak awal 2019 ini. Penghentian layanan terhadap pasien  salah satunya dilakukan RS Karya Medika II Bekasi dan RS MM Indramayu.

Menurut dia, pemutusan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan itu mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 99 tahun 2015 tentang perubahan Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional (JKN).

Wahyu menjelaskan, alasan pembatalan keenam rumah sakit tersebut belum selesai dalam perizinan operasional dan ketiadaan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Satu-satunya rumah sakit yang beralasan tidak memiliki perizinan operasional adalah RS Citama. Sementara, sisanya beralasan tidak memiliki rekomendasi dari Kemenkes.

“Penghentian ini sifatnya baru sementara, kalau memang izin operasional dan rekomendasi dari Kemenkes keluar, nanti bisa kita proses lagi untuk bekerja sama,” kata dia.