Berita Populer | Berita Terkini | Berita Politik | Berita Terbaru | Berita Dalam Negeri | Berita Luar Negeri

Berita Korupsi Politik-Fakta Kasus Korupsi Massal DPRD Kota Malang

Berita Korupsi Politik-Fakta Kasus Korupsi Massal DPRD Kota Malang

Berita Korupsi Politik-Fakta Kasus Korupsi Massal DPRD Kota Malang

Berita Korupsi Politik– Kini KPK baru saja mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada.

Akibatnya, proses pembangunan di Kota Malang terancam lumpuh total. sehingga rombongan terduga korupttor tersebut terjerat kasus suap pembahasan APBD Pemkot malang Tahun Anggaran 2015.

Sebelumnya mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono menjadi yang pertama kali dijebloskam penjara engan vonis 5 tahun penjara. Namun inilah Fakta-fakta yang terkait kasus anggota DPRD ;

Berita Korupsi Politik-Fakta Kasus Korupsi Massal DPRD Kota Malang

Asal mula pusaran korupsi di Gedung DPRD Kota Malang
Mulanya KPK melakukan penangkapan terhadap Arief yang menerima suap Rp700 juta dari Edy untuk pembahasan APBD perubahan kota malang. setelah melakukan pengembangan perkara, penyidik menemukan bahwa suap juga dilakukan oleh belasan anggota Dewan.

KPK melimpahkan 18 berkas beserta bukti-bukti terkait suap pembahasan tahun APBD tahun 2015.

Wali Kota dan 18 anggota DPRD Ikut Terseret
Selain itu, KPK menangkap Wali Kota Malang Moch Anton. Anggota yang kurang lebih 18 itu iyalah Sulik Lestyowati, Abdul Hakim,Bambang Sumarto,Imam Fauzi,Syaiful Rusdi,Tri Yudiani,Suprapto,Sahrawi,Mohan Katelu,Salamet. Juga ada Zainuddin, Wiwik Hendri Astuti,Heri Pudji Utami,Abdul Rachman,Hery Subiantono,Rahayu Sugiarti,Sukarno dan Yaqud Ananda Gudban.

KPK tetapkan 22 anggota dewan menjadi tersangka
Saat usai menetapkan 18 menjadi tersangka, pada hari senin, kini menetapkan 22 anggota menjadi tersangka. Ke 22 anggota ini melanggar pasal 12 huruf a tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Roda pemerintahan Kota Malang terancam lumpuh
Anggota dewan yang terjerat tersisa hingga tinggal empat orang. Abdurrochman, Subur Triono, Priyatmoko Oetomo dan Tutuk Haryani.

Pada bulan September ini P-APBD tahun anggaran 2018 harusnya sudah bisa disahkan, namun tragisnya pentikan Wali Kota malang terpilih pada tanggal 22 September 2018 nanti terancam gagal.

Sehingga kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal. serta melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran.

 

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *