Berita Populer | Berita Terkini | Berita Politik | Berita Terbaru | Berita Dalam Negeri | Berita Luar Negeri

Berita Populer Gerindra - Ini lah Pendapat Tentang Deklarasi Ganti Presiden

Berita Populer Gerindra – Ini lah Pendapat Tentang Deklarasi Ganti Presiden

Berita Populer Gerindra – Ini lah Pendapat Tentang Deklarasi Ganti Presiden

Berita Populer Gerindra – Deklarasi #2019Ganti Presiden yang dilakukan oleh sejumlah pihak sempat mendapatkan penolakkan dari massa. Wakil Sekretaris Jendral Partai Gerindra Andre Rosiade menilai gerakan itu merupakan bagian dari hak kebebasan, berserikat dan menyatakan pendapat.

Hal yang biasa untuk menyampaikan aspirasi pendapat, hanya saja ada yang tak suka dan ada juga yang suka. Akan tetapi sangat disayangkan adanya beberapa tindakan pengadangan yang dilakukan saat deklarsai gerakan ganti presiden.

Namun Andre menggatakan”hak konstitusi warga untuk menyuarakan pendapat, ada juga yang panik dengan gerakan ini sehingga mulailah ada gerakan-gerakan pengadangan”. Bila beberapa kelompok atau sejumlah pihak yang tidak setuju bisa melakukan gerakan tandingan.

Ia menilai bahwa gerakan itu merupakan gerakan rakyat social movement, bukan gerakan politik dari partai Gerindra. Tidak ada hubungannya dengan partai Gerindara maupun Prabowo, gerakan itu sangat murni. Berharap pemilu yang akan datang bisa berjalan dengan damai tanpa kerusuhan dan golput.

Berita Populer Gerindra – Ini lah Pendapat Tentang Deklarasi Ganti Presiden

Sedangkan dari Pihak Kepolisian menyebutkan gerakan itu melanggar ketentuan kampanye pemilihan pilpres. Akan tetap Partai lain menyatakan gerakan itu tidak masuk kategori kampanye. Mereka berhak memilih untuk pemimpin yang baik, juga menganggap setiap orang berhak mengutarakan sikap kepemimpinan yang akan dipilih. Mau dukung Jokowi ataupun Prabowo tak jadi masalah.

Sebelumnya gerakan tersebut kembali mendapat penolakan, juga dilarang oleh kepolisian. Di Surabaya ratusan orang menolak  acara yang sampai turun ke jalan.

Dilansir dari Detikkcom, gerakan ganti presiden punya tahap kampanye yang akan digelar 23 September mendatang. Dari berbagai tempat selain Surabaya, Pekanbaru juga serupa Polda pun mengambil sikap yang sama atas gerakan itu. Pelanggaran yang terjadi menyatakan harus benar-benar didasarkan pada pemenuhan syarat yang tidak tuntas.

Adapun kepolisian harus berhati-hati  untuk mencegah persepsi politik tertentu, akibatnya aparat dapat juga dituding mendukung capres tersebut. Namun sejauh ini belum ada laporan pembatalan  dari aparat kemanan terkait deklarasi yang mendukung Presiden Jokowi.  Maka dari itu tidak ada pelanggaran untuk gerakan Jokow dua periode atau pun ganti presiden. sumber : detikcom

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *